"Dalam peresmian BPJS Ketenagakerjaan tadi Bapak Presiden RI tidak memberikan sambutan resmi atau pesan politik, dengan alasan apa yang sudah disampaikan oleh Dirut BPJS dan Menaker sudah cukup jelas. Sehingga kita tidak bisa menangkap apa pesan dari Presiden kita ini tentang BPJS kedepan," ujarnya kepada pasberita.com.
Rusdi mengatakan, Presiden Jokowi hanya memberikan door price sepeda bagi 10 nelayan Cilacap yang berhasil menjawab pertanyaannya.
 |
| Sekjend KSPI M Rusdi, Bersama Yoris Rawerae Ketum KSPSI dan Haryadi Sukamdani Ketum DPN APINDO |
Secara resmi, kata Rusdi, tidak ada informasi dari Pemerintah baik dari Menaker atau siapapun tentang berapa persen manfaat jaminan pensiun dan iuran jaminan pensiun.
"Walau diluar sana infonya iuran hanya 3 persen saja jauh di bawah Malaysia 23 persen, China 28 persen dan Singapura 33 persen," beber Rusdi.
Hal ini menurut Rusdi, menandakan pemimpin kita dan segenap jajaranya belum menganggap jaminan sosial terutama jaminan pensiun sebagai sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan proteksi sosial bagi buruh dan rakyat Indonesia dan membangun kemandirian ekonomi negara dan kekuatan ekonomi rakyat.
"Mereka hanya menjalankan program jaminan sosial sekedar menggugurkan amanah UU saja," sesalnya.
"Apakah masih layak pemerintahan yang tidak mempunyai visi perubahan berbasis kesejahteraan dan kemandirian ekonomi," pungkas Rusdi yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. (*)
sumber Sumber