Hal ini terkait dengan target asumsi makro yang telah disepakati pemerintah bersama Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja di Komplek Senayan Jakarta, Selasa (22/9) malam.
"Pemerintah harus belajar dari pengalaman realisasi APBN-P 2015 yang banyak meleset dari asumsinya. Jangan ada lagi kegaduhan-kegaduhan politik dari mulai intrik antar penegak hukum, hingga perang statemen di publik antar menteri yang membawa sentimen negatif kepada publik dan pasar,” jelas Ecky dalam siaran persnya, Selasa(22/9).
Selain itu, menurut alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini, pemerintah harus mendorong belanja negara yang efektif, jangan terlambat seperti sekarang.
"Anggaran perlu terserap dengan baik sebab belanja pemerintah akan memberi stimulus bagi perekonomian. Serta pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan dukungan yang maksimal bagi sektor riil,” tambah Ecky.
Ecky mengakui ke depan kondisi eksternal perekonomian global sedang jelek cuacanya, "Tapi jangan hanya bisa mengeluh, sebab pemerintah masih punya ruang untuk bermanuver,” katanya.
Rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Gubernur BI telah menyepakati asumsi-asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2016 tersebut sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3%, target inflasi 4,7%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp13.900 per dollar AS, serta suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5%.
Adapun target terkait indikator pembangunan ialah penurunan angka kemiskinan menjadi 9%-10%, gini ratio sebagai indikator kesenjangan menjadi 0,39, tingkat pengangguran sebesar 5,2-5,5%, serta IPM sebesar 70,10
Menanggapi hal ini, Ecky mendorong pemerintah agar bekerja keras untuk merealisasikan hal tersebut.
“Walau saya melihat angka-angka tersebut masih cukup ambisius, namun saya berharap semoga bisa tercapai. Syaratnya adalah pemerintah harus konsisten memperkuat kepercayaan pasar dan publik. Pemerintah harus fokus dan bekerja sama dengan BI untuk mewujudkanya,” pungkas Ecky dari Fraksi PKS ini. (*)
sumber Sumber