Berita Indonesia : Konyol, Bersaing di MEA Saja Tidak Bisa Apalagi TPP

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk bergabung dengan Trans Pasific Partnership (TPP) dianggap konyol. Ekonom Ichsanudin Noorsy menilai untuk bersaing dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saja Indonesia belum tentu bisa mengimbangi.

Menurut Noorsy, Indonesia dinilai masih kalah dengan negara-negara tetangga.

"Hadapi MEA 2016 saja kita belum tentu bisa, apalagi TTP," kata Noorsy ketika ditemui di salah satu restoran di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 31 Oktober 2015, lansir Vivanews.

Noorsy mengatakan, TPP bahkan dikritik oleh masyarakat di negara-negara kapitalis, termasuk masyarakat di Amerika Serikat, karena hanya akan menguntungkan pemain-pemain besar.

"Di Amerika sendiri TPP itu ditolak oleh Partai Republik, karena hanya menguntungkan segelintir orang saja dari kerjasama ini," ujarnya.

Menurut Noorsy, TPP adalah bagian dari sebuah liberalisme dalam perdagangan bebas. Ia menilai bergabungnya Indonesia ke TPP tidak akan menguntungkan masyarakat menengah ke bawah.

"TPP itu bagian dari sebuah liberalisme atas sebuah perdagangan bebas," kata Noorsy.

Seperti diketahui saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, Jokowi menegaskan Indonesia akan bergabung dengan TPP.

Presiden Joko Widodo mengatakan akan bergabung dengan kesepakatan perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) Amerika Serikat bersama dengan 11 negara lainnya.

Jokowi mengatakan hal tersebut usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih pada Senin waktu setempat, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (27/10/2015).

"Kami adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan Indonesia akan bergabung dengan TPP," ungkap Jokowi, dalam keterangannya melalui seorang penerjemah yang dikutip Metrotvnews.

Bukan saja para pengamat ekonomi yang mengkritisi upaya Jokowi bergabung dengan TPP, Presiden ke 6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Joko Widodo tentang konsekwensi bergabungnya Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership (TPP). Melalui akun twitternya SBY menyebut dirinya menolak Indonesia bergabung dengan TPP.

"Di media masa diberitakan, dulu “SBY tolak TPP”, kini “Jokowi dukung TPP”. Memang benar, dulu saya tidak setuju Indonesia masuk TPP," ujar SBY, Jumat (30/10) malam, melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

Menurutnya Indonesia belum tepat bergabung dengan TPP. Pasalnya saat ini Indonesia baru mempersiapkan diri dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Jika tak siap, justru pasar kita akan kebanjiran barang & jasa negara lain, sementara ekspor kita tak bisa bersaing di luar negeri," ujarnya.

Namun sikap Indonesia bergabung dengan TPP merupakan keputusan mutlak Presiden Joko Widodo.

"Tapi, Presiden Jokowi punya hak & bisa saja ubah posisi kita, & putuskan bergabung ke TPP ~ mungkin beliau sudah berjanji di Amerika," sindir SBY.




sumber sumber

Berita Indonesia : Mengapa Kalimantan disebut juga sebagai Borneo?

Kalimantan adalah pulau nomor tiga terbesar di dunia. Pulau ini terkenal dengan hutan tropisnya yang sangat luas dan tebal. Hampir seluruh orang Indonesia pasti mengenal tentang pulau ini, hanya saja untuk masyarakat Internasional pulau ini kadang juga dikenal sebagai Borneo. Lalu dari manakah asal nama Kalimantan dan Borneo ini?

Dilansir dari Havoc Weird, nama Borneo disebut berasal dari nama Brunei. Menurut sebuah catatan dari seorang utusan kerajaan tiongkok, pada abad ke-8 hingga ke-9, Kalimantan dikenal sebagai Po-Po-Li, Po-Ni atau Bun-Lai. Jelas sekali terdapat kemiripan nama Bun-Lai dan Brunei sehingga kemungkinan memang nama ini sudah digunakan sejak masa itu.

Tetapi terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa nama Borneo berasal dari nama salah satu pohon yang banyak tumbuh di wilayah tersebut pada abad ke-15. Pohon ini bernama Borneol atau pada nama latinnya dikenal sebagai pohon Dryobalanops camphora. Pemberian nama Borneo ini berasal dari bangsa Eropa yang ketika itu banyak menemukan pohon tersebut di wilayah Kalimantan.

Nama Kalimantan yang biasa digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia disebut berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Kalamanthana. Kata-kata ini memiliki arti sebagai pulau yang memiliki hawa panas. Nama Kalimantan ini secara resmi digunakan oleh negara untuk memberi nama ke pulau ini karena akar katanya yang tidak berasal dari penjajah Eropa.

Sumber: merdeka




sumber sumber

Berita Indonesia : LBH Kecam Kebrutalan Polisi Menghadapi Aksi Buruh

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mengecam kekerasan brutal yang dilakukan oleh polisi terhadap dua orang pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yakni Tigor Gempita Hutapea S.H. dan Obed Sakti Luitnan, S.H., ketika mengawal aksi buruh di depan Istana Merdeka, Jumat (30/10). Mereka dipukul dan diseret hingga keduanya mengalami luka dan memar.

Kekerasan ini bermula ketika polisi hendak membubarkan aksi massa buruh yang menolak pengesahan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan di depan Istana Merdeka pada pukul 20.00 WIB. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada aksi massa buruh ialah polisi langsung memukul buruh yang menolak untuk bubar.

Tigor dan Obed, kedua pengabdi bantuan hukum LBH Jakarta, yang pada saat itu sedang bertugas untuk mendampingi aksi massa buruh juga ikut dipukul oleh polisi ketika sedang menggunakan telepon genggamnya untuk mendokumentasikan peristiwa aksi. Selain dipukul, keduanya juga diseret oleh polisi ke dalam mobil dan polisi tetap melanjutkan pemukulan di dalam mobil. Meskipun telah dijelaskan peran keduanya sebagai pendamping, polisi tetap melakukan kekerasan tersebut. Saat ini, keduanya sedang berada di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dalam keadaan memar dan luka-luka pada kepala, wajah, dan perut.

Bersama kedua pengacara/asisten pengacara LBH Jakarta, terdapat pula 23 buruh yang ditangkap dan juga menjadi korban kekerasan kepolisian, mereka ditangkap dengan brutal, diseret, dipukul, bahkan hingga kepalanya robek. Tidak hanya badan, mobil komando buruh pun dirusak oleh polisi.

Alghiffari Aqsa. S.H., Direktur LBH Jakarta, protes terhadap kekerasan kepolisian. “Polisi telah melakukan kekerasan!”, kecam Alghif. Lebih lanjut, Alghif juga menambahkan bahwa polisi telah melanggar Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Pasal 11 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar HAM Kepolisian dimana polisi dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dilarang untuk menggunakan kekerasan.

“Kekerasan yang ditujukan kepada rekan kami, Tigor dan Obed, beserta dua puluh tiga anggota buruh lainnya menunjukkan bahwa polisi tidak menerapkan standar HAM dalam menjalankan tugasnya dan hal ini melanggar UU No. 2 Tahun 2002 jo. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009. Polisi malahan memicu dan memprovokasi kerusuhan. Ini tindakan brutal kepolisian!”, tegas Alghif.

Atas dasar tersebut, LBH Jakarta menuntut Kapolda agar:

1. Membebaskan Tigor Gempita Hutapea, S.H. dan Obed Sakti Luitnan, S.H. beserta 23 orang buruh lainnya;
2. Menindak tegas anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap kedua aktivis bantuan hukum LBH Jakarta dan 23 anggota buruh lainnya.

*Sumber: bantuanhukum.or.id




sumber sumber

Berita Indonesia : Wasekjen PKS: Cukup 1 Tahun Jokowi-JK Tak Banyak 'Diganggu' KMP

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja memasuki usia 1 tahun. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih rupanya menilai 1 tahun merupakan waktu yang cukup bagi keduanya untuk tidak banyak 'diganggu' oleh oposisi. Pada 2016 nanti, oposisi akan lebih tajam melakukan berbagai evaluasi.

"Nampaknya setahun masa yang cukup untuk Jokowi-JK mendapatkan privilege tidak banyak kita ganggu. Bukan berarti kita mau ganggu, tapi check and balance itu memerlukan oposisi yang kuat," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2015).

Dia menyebutkan, KMP sudah menyiapkan formula agar 'gangguan' yang ditujukan kepada pemerintah lebih bersifat konstruktif dan solutif. Sehingga fungsi oposisi dalam mengawasi kinerja pemerintah dapat berjalan baik.

"Kayaknya kejadian APBN 2016 jadi momentum karena Bang Ical (Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie), Pak Prabowo (Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto), bahkan Pak Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN) setuju dengan proposal. Kita akan bikin alternatif APBN yang kredibel untuk 2017. Karena selama ini RAPBN selalu diajukan dari pemerintah," jelas Mardani.

Menurut anggota DPR periode 2009-2014 ini, APBN 2016 yang baru saja disahkan masih banyak catatan. Tapi, melihat kondisi ekonomi global yang sekarang ini anggota dewan sepakat untuk tetap mengesahkan APBN.

"Untuk 2016 sekarang ini KMP akan memainkan peran yang lebih konstruktif dan fundamental dalam bab transformasi struktural. Jadi bukan hanya kritik, tapi kita ajukan alternatif," tutup Mardani. (Ado/Nil)

Sumber: liputan6.com




sumber sumber